DPR Minta Pemerintah Capai Target Swasembada 5 Komoditas Pangan

03-04-2013 / KOMISI IV

DPR RI mengharapkan Pemerintah mencapai target swasembada 5 komoditas pangan utama yaitu padi, Jagung, kedelai, gula dan daging, sesuai dengan yang direncanakan. Komisi IV meminta penjelasan Kementerian Pertanian mengenai progres program swasembada dan swasembada berkelanjutan 5 komoditas utama pertanian.

“Intinya bisakah akhir Tahun 2014 mencapai swasembada dari 5 komoditas pangan tersebut, dan kalau tidak bisa apa kendalanya, serta tidak boleh terjadi fluktuasi harga di pasar,” kata Ketua Komisi IV Ramahurmuzy, saat memimpin Raker dengan Menteri Pertanian Suswono dan Kementerian Keuangan. Di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/4).

Komisi IV meminta Menteri Pertanian untuk memberikan penjelasan progres penyerapan anggaran untuk persiapan kegiatan Kementerian Pertanian 2013, persiapan panyaluaran pupuk dan benih, serta progres raoadmap swasembada 5 komoditas pangan utama.

Berdasarkan Permentan, Pemerintah menargetkan produksi tahun 2012, padi sebanyak 67,82 juta ton dan mencapai 76,57 juts ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,64%.

Kemudian, untuk target produksi komuditas jagung sebanyak 18,86 juta ton dan pada tahun 2014 produksi mencapai 20,82 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,33%.

Target produksi komodita kedelai tahun 2012 sebanyak 1,10 juta ton pada tahun 2014 produksi mencapai 2,70 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 35,02%.

Sementara itu, target produksi gula tahun 2012 sebesar 2,66 juta ton dan pada tahun 2014 produksi mencapai 3,10 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,53%,

Serta untuk target produksi daging sapi tahun 2012 sebanyak 0,41 juta ton dan pada tahun 2014 produksi mencapai 0,53 juta ton dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 29,57%.

Terkait Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun 2013, menindak lanjuti Surat Menteri Keuangan No S-177/MK.02/2013 tanggal 5 Maret 2013), “Pengalihan sebagian anggaran BA.018 ke Subsidi Pupuk pada BA BUN Belanja Pengelolaan Subsidi dapat diproses lebih sepanjang dana terintegrasi dalam pupuk yang menggunakan formulasi : (Harga Pokok PenjualanHarga Eceran tertinggi) X Volume Penyaluran, sebagaimana diatur dalam PMK tentang Tata Cara Penyediaan anggaran Perhitungan dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk” ungkap Romahurmuzy.

Menurut Romahurmuzy, Komisi IV menilai apabila terjadi keterlambatan pengadaan benih dan pupuk, akan mempengaruhi kekurangan ketersediaan Pangan Nasional. Dampaknya bisa mengganggu keamanan pangan nasional.

Dia menjelaskan alokasi Subsidi Pupuk TA 2013 berdasarkan UU No.19 tahun 2012 tentang APBN TA 2013, direncanakan sebesar Rp.16.228,7 Milyar, terdiri dari Subsidi Pupuk TA 2013 sebesar Rp.15.830,5 Milyar, Kurang Bayar tahun 2010 sebesar Rp.84,6 Milyar, dan Subsidi Pupuk mendukung Peningkatan Produksi Kedelai Rp.314 Milyar.

Selanjutnya berdasarkan Permentan alokasi pupuk bersubsidi untuk sebanyak 9 juta 250ribu Ton. Namun pada bulan Februari 2013 hanya terealisasi 1.559.596 ton atau 16,86%.

Diharapkan alokasi pupuk sesuai musim tanam, dan segala keterlambatan serta harga di atas Harga Eceran tertinggi (HET) tidak terjadi. Oleh karena itu alokasi pupuk dan benih perlu mendapat pengawalan khusus, agar realisasi dilapangan tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.

Selain itu, Romahurmuzy menjelaskan untuk Pemegang PSO untuk alokasi subsidi benih sebesar Rp.1.454,15 Milyar, adalah PT.Sang Hyang Seri (Persero) Rp.872,49 Milyar dan PT.Pertani (Persero) Rp.581,66 Milyar. “Dalam alokasinya ke Petani perlu mendapat perhatian khusus, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi kelangkaan benih pada saat dibutuhkan pada tahun 2013 dan seterusnya,” katanya.

Berkaitan dengan hal itu, Komisi IV memandang penting untuk memiliki prognosa penyaluran benih bersubsidi, baik jadwal penyaluran untuk setiap masa tanam, serapan anggaran maupun total benih yang disalurkan, agar pelaksanaan dan penyaluran benih bersubsidi berjalan efektif.

Namun Raker ini ditunda untuk penjelasan Pemerintah, karena Kementerian Keuangan hanya diwakili setingkat eselon II.(as), foto : od/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Importasi Ribuan Ton Beras Saat Panen Timbulkan Keresahan di Kalangan Petani
07-02-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadh menyoroti beredarnya video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Pakistan...
Apresiasi Kenaikan HPP, Ajbar Ingatkan Risiko Tengkulak
05-02-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar, mengapresiasi kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP)...
Nasib Pensiunan Pupuk Kaltim dan Jiwasraya Memprihatinkan
05-02-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyoroti nasib para pensiunan Jiwasraya dan Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan...
Komisi IV Bahas Stabilitas Harga Singkong dengan DPRD & Petani Lampung
05-02-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IV DPR RI menerima audiensi dari DPRD Kabupaten Lampung dan Perhimpunan Petani Lampung terkait stabilitas harga...